PENGUMUMAN

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap penyebaran aplikasi M-Pajak palsu yang mengandung malware berbahaya jenis MMRat Android Trojan. Berdasarkan laporan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) per 24 Januari 2025, malware ini menyamar sebagai aplikasi resmi M-Pajak milik Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. Potensi bahaya berupa pencurian data pribadi dan kredensial perbankan, transaksi tidak sah pada perangkat yang terinfeksi, perangkat dapat dikendalikan oleh penyerang, risiko pencurian identitas, serta gangguan fungsional pada perangkat. Langkah Pencegahan yang Perlu Dilakukan: - Unduh aplikasi...

SUKOHARJO - Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Sukoharjo menggelar Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di Desa Tawang, Kecamatan Weru, Kamis (6/2/2025). Kegiatan ini melibatkan empat instasni sebagai narasumber untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat. Kepala Bagian Hukum Setda Sukoharjo, Teguh Pramono mengungkapkan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap berbagai regulasi yang berlaku. "Melalui Kadarkum ini, kami berharap masyarakat lebih memahami berbagai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari," ungkap Teguh. Dalam kegiatan tersebut, empat...

SUKOHARJO - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sukoharjo menyalurkan bantuan senilai Rp401.388.500 kepada 215 penerima manfaat melalui lima program unggulan. Penyaluran bantuan dilaksanakan bersamaan dengan sosialisasi pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa se-Kabupaten Sukoharjo di Pendopo Graha Satya Praja Sukoharjo, Kamis (6/2/2025). "Pembentukan UPZ di tingkat desa/kelurahan adalah langkah konkret dalam memperkuat sistem pengumpulan dan pengelolaan zakat di tingkat yang lebih dekat dengan masyarakat. Dengan adanya UPZ di desa/kelurahan, pengumpulan zakat bisa lebih maksimal, dan penyalurannya dapat tepat sasaran," ungkap...

SUKOHARJO - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukoharjo menggelar Koordinasi Kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan 2024/2025 di Menara Wijaya lantai 9 Sukoharjo, Rabu (5/2/2025). Rakor tersebut membahas strategi komprehensif penanggulangan bencana hidrometeorologi yang berpotensi terjadi di wilayah Sukoharjo. Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sukoharjo tahun 2021, terdapat enam potensi bencana yang perlu diantisipasi, yaitu banjir, cuaca ekstrim, tanah longsor, gempa bumi, kekeringan, dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). "Pemkab Sukoharjo telah menerbitkan SK Bupati Siaga Bencana yang berlaku dari Oktober 2024 hingga...

SUKOHARJO - Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar pembinaan kerukunan umat beragama di Auditorium Wijaya Utama, Menara Wijaya, Sukoharjo, Rabu (5/2/2025). Kepala Kesbangpol Sukoharjo Budi Santoso mengatakan, kegiatan ini merupakan implementasi dari tugas pemerintah daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama sesuai konstitusi. "Toleransi bukanlah sekadar kata-kata yang terucap dari bibir, tetapi harus menjadi prinsip yang terwujud dalam tindakan nyata," kata Budi saat membuka acara tersebut. Berdasarkan data Sukoharjo Dalam Angka 2024, keragaman pemeluk agama yang tersebar di 12...

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sukoharjo menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap maraknya penipuan yang mengatasnamakan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Disdukcapil tidak pernah melakukan aktivasi IKD melalui telepon atau WhatsApp. Proses aktivasi IKD hanya dilakukan secara langsung di kantor Disdukcapil atau melalui layanan resmi. Beberapa modus penipuan yang perlu diwaspadai antara lain: - Telepon/pesan WhatsApp mengaku petugas Dukcapil untuk aktivasi IKD - Meminta data pribadi seperti NIK, foto KTP, atau kode OTP - Mengirimkan link/tautan mencurigakan - Menawarkan aktivasi dengan biaya tertentu Untuk menghindari penipuan,...

SUKOHARJO - Menguatnya peran media sosial dalam Pemilu 2024 mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sukoharjo menggelar rapat koordinasi dan evaluasi bersama pegiat media sosial dan awak media. Pertemuan yang digelar di Hotel Tosan, Grogol, Sukoharjo, Senin (3/2/2025) ini mengungkap sejumlah temuan krusial terkait penyebaran hoaks dan kampanye negatif di platform digital. "Pada Pilkada 2020, tingkat partisipasi pemilih mencapai 78,8 persen. Namun, pada Pemilu 2024, angka ini turun menjadi 74,3 persen. Penurunan ini sejalan dengan tren nasional," ungkap Ketua Bawaslu Sukoharjo,...