SUKOHARJO - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah menggelar Desk Pendampingan Pelaporan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2024 di Ruang Auditorium Menara W...
SUKOHARJO - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah menggelar Desk Pendampingan Pelaporan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2024 di Ruang Auditorium Menara Wijaya Kabupaten Sukoharjo, Senin-Selasa (02/12/2024).
Kegiatan yang diikuti oleh seluruh anggota JDIH Provinsi Jawa Tengah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum melalui sistem e-reporting yang akan diimplementasikan pada tahun mendatang.
Program ini mencakup tiga fokus utama, yakni peningkatan pemahaman sistem e-reporting, pelatihan teknis pengelolaan data, serta penguatan sinergi antar anggota JDIH se-Jawa Tengah. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh anggota JDIH dapat lebih memahami dan menguasai sistem pelaporan elektronik yang akan diterapkan.
"Desk pendampingan ini merupakan langkah strategis dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di Jawa Tengah," ujar perwakilan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah dalam sambutannya.
Dalam pelaksanaannya, peserta akan mendapatkan panduan teknis mengenai sistem e-reporting serta dukungan dalam pengelolaan data dan informasi hukum. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk membangun sistem pengelolaan informasi hukum yang lebih efektif dan terintegrasi.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antar anggota JDIH dalam meningkatkan kualitas dokumentasi dan informasi hukum di seluruh wilayah Jawa Tengah.
Melalui desk pendampingan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah optimis dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan informasi hukum di daerah. Sistem e-reporting yang akan diterapkan diharapkan dapat menjadi solusi dalam menciptakan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang lebih transparan dan akuntabel.
#JDIHJateng #EReportingJDIH #HukumJateng #PemprovJateng #InfoSukoharjo #BiroHukumJateng #InformasiHukum #PemerintahanDigital #SmartGovernment #TransparansiHukum
