PENGUMUMAN

Posted on November 1, 2025
Berita, Pengumuman

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

SUKOHARJO – Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mencatat total Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 7.678 orang per 1 November 2025. Jumlah tersebut terdiri dari 5.200 PNS/CPNS dan 2.478 PPPK.

Data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menunjukkan, mayoritas ASN berpendidikan sarjana (S1/DIV) sebanyak 3.112 orang untuk PNS/CPNS dan 1.971 orang untuk PPPK. Lulusan S2 tercatat 575 orang (PNS/CPNS) dan 3 orang (PPPK).

Dari segi gender, ASN perempuan lebih banyak dengan 3.182 PNS/CPNS dan 1.681 PPPK. Sementara laki-laki tercatat 2.018 PNS/CPNS dan 797 PPPK.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi perangkat daerah dengan ASN terbanyak, yakni 2.489 PNS/CPNS dan 1.780 PPPK. Disusul Dinas Kesehatan dengan 994 PNS/CPNS dan 174 PPPK, serta RSUD Ir. Soekarno dengan 377 PNS/CPNS dan 147 PPPK.

Berdasarkan golongan kepangkatan, mayoritas berada di Golongan III (3.512 orang), diikuti Golongan IV (1.085 orang), dan Golongan II (596 orang). Terdapat 368 pejabat struktural eselon, namun masih ada 106 jabatan struktural yang kosong.

Dari segi usia, kelompok terbanyak berada di atas 55 tahun (1.368 orang), disusul usia 51-55 tahun (844 orang), menandakan banyak ASN akan memasuki masa pensiun dalam beberapa tahun ke depan.

Sumber : https://bkpsdm.sukoharjokab.go.id/ 

by
1
Posted on October 28, 2025
Berita, Pengumuman

SUKOHARJO — Pemerintah Kabupaten Sukoharjo resmi meluncurkan Desa Madegondo, Kecamatan Grogol, sebagai Desa Anti Korupsi melalui kegiatan Dakwah dan Pagelaran Wayang yang digelar di Pendopo Sekretariat Desa Madegondo, pada Selasa (28/10/2025). Acara ini dipimpin langsung oleh Bupati Sukoharjo Hj. Etik Suryani, S.E., M.M., dan dihadiri jajaran Forkopimda, perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga setempat.

Suasana malam itu berlangsung hangat dan penuh antusiasme. Warga memenuhi pendopo untuk bersama-sama mengikuti prosesi launching sekaligus menikmati pagelaran wayang dakwah yang menghadirkan Ki Dalang Ustadz Dr. KH. Sri Setyo, S.H., S.Pd.I., M.Si. Kegiatan tersebut bukan sekadar hiburan, tetapi juga sarana penyampaian pesan moral tentang pentingnya kejujuran, amanah, dan penolakan terhadap segala bentuk korupsi.

Dalam sambutannya, Bupati Etik Suryani menegaskan bahwa Desa Anti Korupsi merupakan langkah strategis dalam mendorong pembangunan bersih mulai dari tingkat paling bawah.

“Korupsi adalah musuh utama bangsa yang merusak kepercayaan masyarakat dan menghambat pembangunan. Upaya pencegahan harus dimulai dari desa sebagai ujung tombak pelayanan publik,” tegas Bupati Etik dalam sambutannya.

Beliau mengapresiasi inisiatif Pemerintah Desa Madegondo yang memadukan nilai budaya lokal dan pendidikan moral melalui pagelaran wayang dakwah. Menurutnya, seni tradisional merupakan media efektif untuk menyampaikan pesan etika dan integritas secara lebih menyentuh.

Bupati Etik juga mengajak masyarakat untuk berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan pembangunan desa.

“Saya mengajak seluruh warga masyarakat untuk turut serta menerapkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan. Mari kita bangun Sukoharjo yang maju, bersih, dan berintegritas demi masa depan generasi penerus yang lebih baik,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menegaskan bahwa keberhasilan Desa Anti Korupsi bukan hanya tugas pemerintah desa, tetapi membutuhkan dukungan seluruh komponen masyarakat mulai dari lembaga desa, kader posyandu, tokoh agama, hingga warga biasa. Sinergi dan partisipasi publik menjadi kunci terciptanya tata kelola desa yang transparan dan bebas dari praktik penyimpangan.

Peluncuran Desa Madegondo sebagai Desa Anti Korupsi ditandai dengan pernyataan resmi Bupati dan disambut tepuk tangan seluruh warga yang hadir. Acara kemudian dilanjutkan dengan pagelaran wayang dakwah yang menyampaikan pesan moral mengenai bahaya korupsi dan pentingnya membangun karakter masyarakat yang jujur serta berakhlak mulia.

Pemkab Sukoharjo berharap program ini menjadi model bagi desa-desa lainnya untuk memperkuat budaya anti korupsi. Dengan komitmen bersama, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo optimistis bahwa nilai integritas akan semakin mengakar dan menjadi bagian dari identitas masyarakat.

Launching Desa Anti Korupsi Madegondo menjadi langkah nyata dalam membangun pemerintahan yang bersih, melayani, dan berpihak kepada masyarakat sekaligus mengukuhkan komitmen menuju Sukoharjo yang Maju, Sejahtera, dan Berkarakter.

 

Kontributor : Retno Eka Puspita_M2025

by
1
Posted on October 28, 2025
Berita, Pengumuman

SUKOHARJO — Pemerintah Kabupaten Sukoharjo kembali menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) Santunan Kematian Bagi Keluarga Penduduk Miskin Tahap II Tahun 2025, bertempat di Gedung Pertemuan Graha PGRI Sukoharjo, pada Selasa (28/10/2025). Penyaluran bansos ini menjadi wujud nyata kepedulian pemerintah kepada keluarga yang tengah mengalami masa berduka, khususnya warga yang masuk dalam kategori miskin dan rentan.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Sukoharjo Hj. Etik Suryani, S.E., M.M. menyerahkan santunan secara simbolis kepada perwakilan penerima. Pada tahap kedua ini, Pemkab Sukoharjo menyalurkan bantuan kepada 2.000 warga se-Kabupaten Sukoharjo, dengan masing-masing ahli waris menerima Rp 3.000.000. Total alokasi dana yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp 6 miliar.

 

 

Bupati Etik Suryani dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mempersiapkan kegiatan ini, termasuk Dinas Sosial, perangkat kecamatan, dan para pendamping sosial.
Bupati menegaskan bahwa santunan ini bukan sekadar bantuan finansial, namun juga bentuk empati dan kehadiran negara dalam meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.

“Kehilangan anggota keluarga adalah momen yang sangat berat, terlebih bagi mereka yang berada dalam kondisi ekonomi sulit. Semoga santunan ini dapat memberikan keringanan dan bermanfaat bagi keluarga penerima,” ujar Bupati Etik.

Beliau juga menjelaskan bahwa program ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2024 serta Keputusan Bupati Nomor 900/526 Tahun 2025 tentang penetapan daftar penerima bantuan. Dana santunan tersebut diberikan kepada warga yang terdata dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Penyaluran bantuan ini tersebar di 12 kecamatan di Sukoharjo, mulai dari Kecamatan Sukoharjo, Tawangsari, Mojolaban, Kartasura, Gatak, Bendosari, Baki, Polokarto, Bulu, Grogol, Nguter hingga Weru. Setiap kecamatan menerima alokasi sesuai jumlah ahli waris yang berhak menerima.

Bupati Etik juga mengajak masyarakat untuk memperkuat kepedulian sosial, termasuk menjaga kebersamaan dan saling membantu dalam kondisi sulit.

“Mari kita terus menjaga semangat gotong royong dan memberikan perhatian kepada sesama. Pemerintah akan terus berupaya agar program sosial seperti ini tepat sasaran dan memberikan manfaat yang nyata,” tambahnya.

 

Acara penyaluran berlangsung tertib, lancar, dan penuh kekhidmatan. Para penerima yang hadir menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan pemerintah. Di akhir acara, Bupati berpesan agar santunan yang diterima dapat digunakan secara bijak oleh keluarga penerima manfaat.

“Gunakanlah bantuan ini sebaik-baiknya karena ini adalah amanah. Semoga dapat membantu meringankan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan,” tutup Bupati Etik Suryani.

Dengan tersalurkannya Bansos Santunan Kematian Tahap II ini, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berharap program tersebut dapat memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin, sekaligus mempertegas komitmen daerah dalam membangun kesejahteraan dan empati sosial di tengah masyarakat.

Kontributor : Retno Eka Puspita_M2025

by
1
Posted on October 28, 2025
Berita, Pengumuman

SUKOHARJO — Dalam suasana penuh semangat kebangsaan, Bupati Sukoharjo Hj. Etik Suryani, S.E., M.M. memimpin langsung Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025 di Halaman Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, Selasa (28/10/2025).

Upacara diikuti oleh Forkopimda Sukoharjo, TNI-Polri, ASN, pelajar, mahasiswa, serta perwakilan organisasi kepemudaan, dan berlangsung dengan khidmat. Tahun ini, peringatan Hari Sumpah Pemuda mengusung tema “Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu.

Dalam amanatnya, Bupati Etik Suryani menyampaikan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir, yang menekankan pentingnya peran generasi muda sebagai motor penggerak pembangunan bangsa di tengah tantangan era digital dan globalisasi.

“Pemuda dan pemudi Indonesia harus terus bergerak, berkarya, dan berinovasi demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Jadilah generasi yang adaptif, kreatif, dan berintegritas,” pesan Menpora sebagaimana dibacakan oleh Bupati Sukoharjo.

Selain itu, Bupati Etik Suryani juga mengajak seluruh pemuda Sukoharjo untuk terus menjaga semangat persatuan dan kebersamaan sebagaimana diikrarkan pada 28 Oktober 1928.

“Mari kita jadikan momentum Hari Sumpah Pemuda ini sebagai titik tolak untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan mengukir prestasi yang membanggakan. Semoga semangat Sumpah Pemuda senantiasa menyala dalam hati kita semua,” ujar Bupati Etik.

Upacara berlangsung dengan khidmat, ditandai dengan pengibaran bendera Merah Putih dan pembacaan teks Sumpah Pemuda. Suasana haru dan bangga tampak dari seluruh peserta yang hadir mengenakan busana daerah dan atribut kepemudaan.

Momentum peringatan ini menjadi pengingat bahwa kekuatan bangsa terletak pada persatuan dan semangat gotong royong. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berkomitmen untuk terus memberikan ruang bagi generasi muda dalam menyalurkan kreativitas, inovasi, dan semangat kebangsaan melalui berbagai program kepemudaan, pelatihan, serta kegiatan sosial masyarakat.

Dengan semangat Sumpah Pemuda ke-97, diharapkan seluruh pemuda Sukoharjo terus menjadi pelopor perubahan yang membawa kemajuan bagi daerah dan bangsa.

“Jangan pernah berhenti mencintai Indonesia, karena dari cinta itulah lahir pengabdian yang tulus,” tutup Bupati Etik Suryani.

Semangat Pemuda, Semangat Sukoharjo

 

Kontributor : Retno Eka Puspita_M2025

by
1
Posted on October 27, 2025
Berita, Pengumuman

SUKOHARJO — Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Anjab-ABK) Tahun 2025, bertempat di Auditorium Wijaya Utama, Gedung Menara Wijaya Sukoharjo, pada Senin (27/10/2025).

Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Roni Wicaksono, S.STP., M.M., dan menghadirkan narasumber dari Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dwi Yuni Purbaningrum, S.T., M.M.. Sebanyak 70 peserta dari perangkat daerah mengikuti kegiatan ini, terdiri atas tim fasilitator analisis jabatan serta pejabat yang menangani kepegawaian di masing-masing OPD.

Dalam sambutannya, Roni Wicaksono menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sumber daya aparatur yang profesional dan adaptif terhadap transformasi digital. “Melalui kegiatan ini, kita memastikan bahwa setiap ASN ditempatkan sesuai kompetensi, memiliki beban kerja yang proporsional, dan dapat bekerja secara efektif sesuai kebutuhan organisasi,” jelasnya.

Kegiatan bimtek ini juga menjadi tindak lanjut atas PermenPAN-RB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, serta Keputusan Mendagri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 mengenai tata cara persetujuan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN di pemerintah daerah. Salah satu kriteria TPP ASN kini berbasis evidence dari hasil input Anjab-ABK dalam aplikasi E-Anjab ABK Simona Kemendagri.

Melalui bimtek ini, para peserta dibekali pemahaman teknis tentang pengisian E-Anjab ABK Simona, mulai dari penyusunan uraian jabatan, identifikasi beban kerja, hingga input data berbasis digital yang akan menjadi dasar penyusunan kebutuhan ASN ke depan. Adapun batas waktu penginputan ditetapkan hingga 15 November 2025.

Kepala Bagian Organisasi Setda Sukoharjo, Joko Purwanto, S.Sos., M.Si., dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi data kepegawaian serta mendorong efisiensi birokrasi. “Dengan tersusunnya Anjab dan ABK yang valid, perangkat daerah dapat melaksanakan fungsi dan pelayanan publik secara optimal, terukur, serta berorientasi hasil,” ujarnya.

Sementara itu, narasumber Dwi Yuni Purbaningrum menekankan pentingnya pemanfaatan sistem digital dalam proses input data jabatan agar penyusunan peta jabatan, evaluasi, dan pengajuan formasi ASN bisa lebih cepat dan akurat. “Kegiatan ini menjadi pondasi penting untuk reformasi birokrasi berbasis data, sekaligus mendukung sistem merit ASN di daerah,” tuturnya.

Dengan terselenggaranya Bimtek Anjab-ABK Tahun 2025 ini, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berharap seluruh perangkat daerah mampu mengimplementasikan hasil pelatihan ke dalam praktik kerja sehari-hari, sehingga tata kelola kepegawaian di lingkungan Pemkab Sukoharjo semakin tertib, efisien, dan akuntabel.

 

Kontributor : Retno Eka Puspita_M2025

by
3