PENGUMUMAN

SUKOHARJO – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Sukoharjo berhasil lolos dan melaju ke tahap Uji Publik dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025. Uji Publik dijadwalkan berlangsung di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Selasa (25/11/2025).

Keberhasilan ini menjadi capaian penting bagi Pemkab Sukoharjo, mengingat Monev Keterbukaan Informasi merupakan ajang penilaian kinerja badan publik dalam menjalankan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Proses Uji Publik akan menjadi tahapan penentuan kualitas implementasi layanan informasi, transparansi, dan inovasi yang dilakukan PPID Sukoharjo sepanjang tahun 2025.

Lolosnya PPID Kabupaten Sukoharjo ke tahap ini tidak lepas dari komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan informasi yang mudah diakses, akurat, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Berbagai upaya peningkatan layanan telah dilakukan, mulai dari penguatan standar layanan, pengembangan kanal informasi digital, hingga penataan sistem dokumentasi informasi publik.

Uji Publik ini akan menghadirkan penilaian langsung oleh Komisioner Komisi Informasi Jawa Tengah melalui pemaparan, klarifikasi, serta pendalaman implementasi keterbukaan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Pemkab Sukoharjo berharap keikutsertaan PPID dalam Uji Publik Monev 2025 dapat semakin memperkuat komitmen Sukoharjo sebagai badan publik yang transparan, akuntabel, dan melayani. Pemkab optimis bahwa capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi demi mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan dipercaya masyarakat.

 

Kontributor : RetnoEP_M2025

SUKOHARJO – Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Dinas Kesehatan menggelar sosialisasi Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Kesehatan pada Senin (24/11/2025) ini diikuti oleh perwakilan lintas sektor, pengelola fasilitas publik, serta unsur pengawasan daerah.

Sosialisasi tersebut diselenggarakan untuk memberikan pemahaman menyeluruh terkait penerapan KTR di berbagai lingkungan publik. Peraturan ini disusun untuk menciptakan ruang hidup yang bersih dan sehat, sekaligus melindungi masyarakat dari paparan asap rokok yang berisiko bagi kesehatan. Dalam pemaparannya, Dinas Kesehatan menjelaskan bahwa kebijakan KTR memiliki tujuan meningkatkan kualitas lingkungan, menjaga kesehatan masyarakat dari bahaya rokok, serta membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menghindari paparan asap rokok bagi diri sendiri maupun orang sekitar.

Rancangan Perbup tersebut juga merinci kawasan-kawasan yang wajib menerapkan aturan KTR. Sejumlah lokasi seperti fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, dan tempat ibadah ditetapkan sebagai kawasan bebas rokok sepenuhnya tanpa menyediakan tempat khusus merokok (TKM). Sementara itu, angkutan umum dilarang menyediakan ruang merokok selama beroperasi. Tempat kerja tertentu dan berbagai fasilitas umum seperti terminal, stasiun, hotel, pasar swalayan, dan bioskop diwajibkan menyediakan TKM yang berada pada ruang terbuka, terhubung dengan udara luar, serta terpisah dari aktivitas utama agar tidak mengganggu pengunjung lain.

Selain pengaturan lokasi, Perbup juga mengatur mekanisme penegakan serta sanksi bagi pelanggar. Setiap kawasan yang termasuk KTR diwajibkan memasang tanda larangan merokok yang jelas dan mudah terlihat. Pelanggaran terhadap aturan KTR dapat dikenai teguran lisan, teguran tertulis, penghentian kegiatan, hingga denda administratif. Individu yang merokok di wilayah KTR dapat dikenai denda antara Rp50.000 hingga Rp200.000, sedangkan pengelola kawasan yang tidak memenuhi ketentuan, termasuk tidak menyediakan TKM atau memasang iklan rokok di area KTR, dapat dikenai denda hingga Rp1.000.000.

Untuk memastikan aturan berjalan efektif, Bupati Sukoharjo akan membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) KTR yang terdiri dari Tim Pembina yang diketuai oleh Sekretaris Daerah, serta Satuan Tugas Operasional yang dipimpin Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Satgas ini bertugas menyusun rencana pengawasan, menginventarisasi lokasi KTR, mengendalikan iklan rokok, serta membantu proses penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran.

Pemerintah juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan KTR agar tercipta lingkungan yang lebih sehat. Warga dapat berperan melalui pemberian saran kebijakan, penyediaan sarana penunjang seperti papan larangan merokok, penyuluhan mengenai bahaya rokok, hingga melaporkan pelanggaran kepada pengelola atau Satgas KTR.

Pemkab Sukoharjo berharap melalui sosialisasi ini seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama sehingga implementasi Kawasan Tanpa Rokok dapat berjalan optimal. Pemkab menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan KTR membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah, pengelola fasilitas, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aman, dan nyaman bagi seluruh warga Sukoharjo.

 

Kontributor : Retno Eka Puspita_M2025

SUKOHARJO – Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo, S.E. meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Puron, Kecamatan Bulu, pada Senin (24/11/2025). Acara grand launching yang berlangsung di Dapur SPPG Puron dihadiri jajaran Forkopimda, perangkat desa, kader kesehatan, serta perwakilan instansi terkait yang berperan dalam program pemenuhan gizi masyarakat.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan bahwa kehadiran SPPG merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan pemerataan akses makanan bergizi di tingkat desa. Program ini juga selaras dengan inisiatif nasional untuk memperkuat layanan gizi dan mendukung pembentukan sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan produktif.

Ia menegaskan bahwa gizi seimbang adalah fondasi utama dalam pembangunan kualitas manusia. Karena itu, keberadaan dapur makanan bergizi gratis (MBG) di bawah SPPG diharapkan mampu menyediakan layanan makanan sehat yang terorganisir dan berkelanjutan bagi kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan lansia.

“Semoga dengan hadirnya SPPG ini, pendistribusian makanan bergizi menjadi lebih terstruktur, higienis, dan tepat sasaran,” ujar Wabup Eko Sapto.

Wabup juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung keberhasilan program dengan menerapkan pola makan sehat dan pola hidup bersih. Menurutnya, keberhasilan SPPG tidak hanya bergantung pada fasilitas yang tersedia, tetapi juga pada kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan keluarga.

SPPG Desa Puron nantinya akan menjadi pusat layanan penyediaan, pengolahan, dan penyaluran makanan bergizi secara rutin. Program ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya pencegahan stunting dan peningkatan ketahanan pangan berbasis desa.

Pemkab Sukoharjo berharap SPPG Desa Puron dapat menjadi model bagi desa-desa lain dalam mengembangkan layanan pemenuhan gizi yang lebih modern dan profesional. Pemkab menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa, kader kesehatan, dan masyarakat agar layanan gizi berjalan optimal, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesehatan warga secara menyeluruh.

 

Kontributor : Retno Eka Puspita_M2025

SUKOHARJO – Acara Tasyakuran Warga Baru sekaligus Pengukuhan Ketua Ranting se-Cabang Sukoharjo untuk periode 2025–2028 digelar di Pendopo Graha Satya Praja (GSP) Sukoharjo, Minggu (23/11/2025). Kegiatan berlangsung khidmat dan dihadiri jajaran pengurus cabang, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi dari seluruh kecamatan.

Pengukuhan ini menandai dimulainya masa bakti kepengurusan baru yang diharapkan mampu memperkuat konsolidasi organisasi di tingkat ranting. Para ketua yang baru dikukuhkan diharapkan dapat menjalankan peran strategis dalam membina anggota, menggerakkan kegiatan sosial, serta memperluas kontribusi positif organisasi bagi masyarakat Sukoharjo.

Momentum tasyakuran warga baru juga memberikan ruang untuk mempererat ikatan antaranggota sekaligus memperkenalkan nilai-nilai organisasi kepada generasi penerusnya. Antusiasme peserta terlihat dari rangkaian acara yang berlangsung tertib dan penuh kekeluargaan.

Melalui kegiatan ini, pengurus cabang menekankan pentingnya soliditas dan kolaborasi antar-ranting agar program kerja dapat berjalan lebih optimal dan berdampak luas bagi masyarakat.

Pemkab Sukoharjo berharap kepengurusan baru Ketua Rantung se-Cabang Sukoharjo mampu membawa semangat baru dalam menjalankan program organisasi. Pemkab menekankan pentingnya sinergi antara organisasi kemasyarakatan dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan sosial, memperkuat persatuan warga, serta menciptakan lingkungan masyarakat yang harmonis, berdaya, dan berkemajuan.

Kontributor : Retno Eka Puspita_2025

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo Etik Suryani menghadiri kegiatan tanam perdana program Bongkar Ratoon tebu yang diselenggarakan di lahan Kelompok Tani (KT) Joyo Tani, Desa Rejosari, Kecamatan Polokarto, Jumat (21/11/2025). Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam upaya peremajaan tebu untuk meningkatkan produktivitas, kualitas tanaman, serta mendukung ketahanan pangan daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Etik Suryani menyampaikan bahwa sektor pertanian, termasuk komoditas tebu, merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat. Ia menegaskan bahwa bongkar ratoon yakni peremajaan tebu dengan mengganti tanaman lama menggunakan bibit unggul baru menjadi upaya penting untuk menjaga kesinambungan produksi gula nasional dan meningkatkan kadar rendemen tebu.

Lebih jauh, Bupati turut menyoroti sejarah penting komoditas gula bagi Indonesia. Ia menyampaikan bahwa Indonesia pernah menjadi eksportir gula terbesar kedua di dunia pada tahun 1930, sebelum akhirnya beralih menjadi importir gula sejak 1967. Kondisi ini, menurutnya, harus menjadi pengingat bahwa penguatan produksi gula lokal sangat diperlukan untuk mencapai swasembada gula dan kemandirian pangan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga memaparkan capaian dan target pengembangan tebu di Sukoharjo. Pada 2024, luas area tebu tercatat mencapai 363,68 hektare dengan produksi gula kristal sebesar 1.425 ton. Sementara pada 2025, Kabupaten Sukoharjo memperoleh alokasi bantuan Bongkar Ratoon seluas 166,37 hektare. Tanam perdana yang dilakukan di Polokarto menjadi bagian dari realisasi program tersebut.

Ia menjelaskan bahwa program bongkar ratoon tidak hanya bertujuan meningkatkan hasil panen semata, tetapi juga mendorong efisiensi pemanfaatan lahan melalui penerapan teknologi budidaya modern, perbaikan kualitas tanah, serta efisiensi penggunaan pupuk dan air. “Peremajaan tebu menjadi bagian dari strategi Pemkab Sukoharjo untuk menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan produksi pertanian. Saya mengapresiasi petani yang terus beradaptasi dengan kebutuhan pasar dan perkembangan teknologi,” ujar Bupati.

Bupati Etik Suryani juga memberikan apresiasi kepada para petani, penyuluh pertanian lapangan (PPL), hingga seluruh pihak yang mendukung penyelenggaraan program ini. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, petani, serta sektor industri gula agar upaya peremajaan tebu dapat berjalan maksimal dan memberikan dampak ekonomi jangka panjang bagi masyarakat.

Program bongkar ratoon diharapkan mampu mengoptimalkan produktivitas tebu, meningkatkan pendapatan petani, serta memperkuat rantai nilai industri gula dari hulu ke hilir. Selain itu, keberhasilan program ini juga diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru dan memperkuat ketahanan pangan daerah.

Pemkab Sukoharjo berharap kegiatan tanam perdana bongkar ratoon ini menjadi momentum yang mendorong petani untuk terus berinovasi dan memaksimalkan pemanfaatan teknologi pertanian modern. Pemkab mengajak berbagai kelompok tani di wilayah lain untuk mengadopsi program ini agar produktivitas tebu meningkat, kualitas tanaman semakin baik, dan kesejahteraan petani dapat terus bertumbuh.

 

Kontributor : Retno Eka Puspita_M2025