SUKOHARJO - Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menggelar pengundian hadiah pajak yang menggabungkan dua program sekaligus: Gebyar Hadiah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermoto...
Kepala BPKPAD Sukoharjo Richard Tri Handoko menyampaikan apresiasi atas tingginya partisipasi masyarakat. Untuk program PBB-P2 Vaganza, terkumpul 25.500 kupon dari berbagai tempat usaha seperti restoran, hotel, dan tempat hiburan yang menerapkan pajak.
"Di tengah kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja, alhamdulillah masyarakat masih tetap beraktivitas dan berpartisipasi. Malah trennya naik," ujar Richard dalam sambutannya.
Sementara untuk program PKB dan BBNKB, tercatat 343.583 nomor polisi kendaraan yang masuk dalam pengundian. Angka ini berasal dari wajib pajak yang tertib membayar pajak kendaraan bermotor.
Sekda Sukoharjo Abdul Haris Widodo menjelaskan, program undian hadiah ini menjadi salah satu strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang mencapai Rp 192 miliar.
"Dampak pengurangan TKD cukup luar biasa. Ini menuntut semua pihak untuk bersama-sama menggali dan meningkatkan PAD, karena satu-satunya peluang yang kita harapkan adalah itu," kata Abdul Haris.
Beliau berharap program ini dapat terus dilaksanakan dengan sosialisasi yang lebih masif dan hadiah yang lebih menarik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta kepatuhan membayar pajak.
Program undian hadiah pajak ini menyediakan berbagai hadiah menarik, mulai dari sepeda motor, sepeda listrik, smartphone, notebook, smart TV, lemari es, hingga sepeda gunung. Semua hadiah diundi secara transparan dengan disaksikan perwakilan dari berbagai instansi.
"Harapan kami, kegiatan ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Mereka akan membayar tepat waktu agar bisa ikut undian, tidak menunggu sampai terlambat," tambah Abdul Haris.
Richard Tri Handoko menegaskan bahwa pengundian dilakukan secara fair tanpa rekayasa. Setiap kupon yang masuk dilengkapi dengan struk bukti transaksi untuk memastikan keabsahan partisipasi.
