SUKOHARJO - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukoharjo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kader Pembangunan Manusia (KPM) pada Kamis (5/6/2025). Kegiatan ini diselenggarakan seb...
SUKOHARJO - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukoharjo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kader Pembangunan Manusia (KPM) pada Kamis (5/6/2025). Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya memperkuat peran KPM dalam mendukung program penurunan stunting di tingkat desa dan kelurahan.
Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa DPMD Sukoharjo, Maryadi mewakili Kepala DPMD yang berhalangan hadir dalam acara tersebut. Dalam sambutannya, Maryadi menyampaikan bahwa rakor ini sejalan dengan Visi Pemerintah 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" melalui Asta Cita keempat tentang penguatan pembangunan SDM.
"Stunting bukan hanya masalah kesehatan, tetapi persoalan pembangunan manusia yang berdampak jangka panjang terhadap kualitas SDM Indonesia," ujar Maryadi dalam sambutan yang dibacakannya.
Data terbaru menunjukkan prevalensi stunting Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 mencapai 14,57%, turun signifikan 9,73% dari tahun 2023 yang semula 24,3%.
Capaian ini melampaui target nasional 14% dan mendekati target pemerintah pusat sebesar 14,4% pada 2029. Bahkan, pemerintah menargetkan angka stunting nasional mencapai 5% pada 2045 sesuai RPJPN 2025-2045.
Maryadi menekankan peran krusial KPM sebagai ujung tombak konvergensi stunting di tingkat grassroot. KPM memiliki tujuh fungsi utama:
"Pendekatan konvergensi berbasis data dan bukti menjadi kunci utama efektivitas intervensi penurunan stunting," pungkas Maryadi.
Rakor yang digelar di Gedung Menara Wijaya ini dihadiri para narasumber dan peserta KPM dari seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Sukoharjo, menandai komitmen serius pemerintah daerah dalam mewujudkan generasi bebas stunting.
