SUKOHARJO – Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menggelar Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) untuk mempersiapkan penyaluran pupuk bersubsidi tahun anggaran 2025. Rapat digelar di Pendopo Graha Satya Praja (GSP) Sukoharjo, Jumat (10/01/2025).

Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo, Widodo, menegaskan pentingnya distribusi pupuk bersubsidi yang tepat sasaran untuk mendukung program swasembada pangan nasional.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh bergantung dari sumber makanan dari luar,” kata Widodo dalam sambutannya.

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo, Bagas Windaryatno, melaporkan alokasi pupuk bersubsidi tahun 2025 mencapai 15.000.000 kg untuk pupuk urea, 13.000.000 kg NPK, dan 500.000 kg pupuk organik.

“Alokasi ini diperkirakan bisa mencukupi kebutuhan tanam seluas 54.545 hektar untuk pupuk urea dan 52.000 hektare untuk pupuk NPK,” jelas Bagas.

Untuk meningkatkan efektivitas penyaluran, Pemkab Sukoharjo telah melakukan verifikasi data petani penerima subsidi. Sebanyak 3.919 petani yang tidak menebus pupuk selama 2022-2024 telah dikeluarkan dari daftar penerima tahun 2025.

Penebusan pupuk bersubsidi dapat dilakukan menggunakan Kartu Tani atau KTP dengan syarat petani terdaftar dalam e-RDKK (elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).

Rapat koordinasi dihadiri 388 peserta termasuk jajaran Forkopimda, distributor pupuk, dan perwakilan kelompok tani se-Kabupaten Sukoharjo.

#PupukSubsidiSukoharjo #PertanianSukoharjo #PemkabSukoharjo #SwasembadaPangan #PetaniSukoharjo #KartuTani #PupukBersubsidi2025 #DispertanSukoharjo #InfoSukoharjo #PertanianJateng