Sukoharjo – DPRD Kabupaten Sukoharjo menyelenggarakan Sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dengan tujuan meningkatkan kemudahan akses informasi hukum bagi masyarakat, Kamis (25/07/2024). Acara yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD ini mengusung tema “Optimalisasi JDIH DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam Meningkatkan Kemudahan Akses Informasi Hukum kepada Masyarakat”.

Dihadiri oleh perangkat daerah, mahasiswa dari Universitas Sebelas Maret, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan Universitas Veteran Bangun Nusantara, serta wartawan, acara ini dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo, Wawan Pribadi, S.Sos., M.Si. Dalam sambutannya, Wawan menekankan pentingnya keterbukaan informasi hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sekretaris DPRD Kabupaten Sukoharjo, Basuki Budi Santoso, S.H., M.H., memberikan laporan penyelenggaraan yang menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses produk hukum yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. “Kami berharap JDIH dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan informasi hukum dapat disebarkan dengan cepat, mudah, dan akurat,” ujarnya.

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo, Teguh Pramono, S.H., M.H., dalam sambutannya, mendukung penuh inisiatif ini dan menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi hukum.

Acara ini juga menghadirkan narasumber dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM, Emilia Suwartika, S.Sos., M.Si, dan Robby Ferdyan, S.IP. Kedua narasumber tersebut memberikan paparan mengenai pentingnya JDIH dalam sistem hukum nasional serta cara-cara untuk mengoptimalkan fungsinya di tingkat daerah.

Sosialisasi JDIH ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan dan pemanfaatan JDIH oleh masyarakat Sukoharjo. Dengan adanya JDIH, masyarakat dapat mengakses informasi hukum dengan lebih mudah, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Melalui acara ini, DPRD Kabupaten Sukoharjo menunjukkan komitmennya dalam mendukung transparansi informasi dan memastikan bahwa setiap warga dapat dengan mudah mendapatkan akses ke dokumentasi dan informasi hukum yang diperlukan.