SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Hj Etik Suryani SE MM membuka kegiatan vaksinasi massal Polres dalam rangka HUT Bhayangkara ke-75. Acara digelar di kompleks Sentra Niaga Solo Baru, Sabtu (26/6/2021). Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Vaksinasi massal sendiri ditargetkan sebanyak 4.000 perserta

“Saat ini masalah corona kembali mengalami peningkatan luar biasa, khususnya pasca libur Lebaran lalu. Peningkatan menyebar di hampir seluruh Indonesia termasuk Sukoharjo,” papar Bupati.

Menurutnya, peningkatan kasus di Sukoharjo hampir merata di seluruh wilayah. Untuk itu, dalam mengendalikan dan mengatasi pandemi corona tidak bisa dilakukan pemerintah semata, namun harus dilakukan melalui kerjasama dan koloborasi dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk TNI dan Polri.

Dalam mengatasi dampak pandemi corona harus dilakukan melalui berbagai upaya, tidak hanya melalui penerapan protokol kesehatan semata, namun juga melalui pemberian vaksinasi seperti yang dilakukan Polres hari ini. Pemberian vaksin ini sebagai salah satu upaya memutus rantai penyebaran dan penguatan seluruh masyarakat dengan memperkuat ketahanan tubuh.

“setelah mendapat vaksin jangan dipahami kemudian bebas melakukan apa saja, tapi kita harus selalu waspada dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dengan 5M,” ujarnya.

Bupati juga berpesan agar pelaksanaan vaksinasi massal tersebut diatur dengan sebaik-baiknya sehingga tidak menimbulkan kerumunan atau antrean bagi calon penerima vaksin.

Sementara itu, Kapolres Sukoharjo, AKBP Wahyu Nugroho Setyawan mengatakan, vaksinasi massal tersebut dapat rangka HUT Bhayangkara ke-75. Target vaksinasi sebanyak 4.000 orang yang dibagi dalam beberapa titik. Untuk di Sentra Niaga ada 1.000 target dan lainnya di tingkat Polsek.

“Vaksinasi tujuannya bukan untuk menjadikan seseorang jadi kebal, tapi vaksinasi dalam upaya pencegahan. Sehingga, setelah divaksin tetap harus menerapkan prokes,” ujarnya.

Terkait kegiatan vaksinasi massal tersebut, Kapolres mengaku sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK). Jadi, peserta vaksinasi bukan masyarakat umum yang bisa datang ke lokasi secara langsung. Namun, peserta vaksinasi sudah terdata di DKK sehingga dan mendapat undangan untuk pelaksanaan vaksinasi. (*)

Sumber Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.