PENGUMUMAN

Sukoharjo Masuk 10 Besar Kabupaten Terbaik Nasional (Berdasarkan IPM)

SUKOHARJO– Kabupaten Sukoharjo mencatatkan sebagai kabupaten di Indonesia dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi. Tingginya IPM di Kota Makmur ini menjadikan Kabupaten Sukoharjo masuk kategori 10 Kabupaten Terbaik tingkat Nasional.
Berdasarkan data yang ada, Kabupaten Sukoharjo mencatatkan IPM yang selalu naik dalam beberapa tahun terakhir. Tahun 2016 tercatat IPM diangka 75,06 2017 naik menjadi 75,56, tahun 2018 menjadi 76,07, tahun 2019 menjadi 76,84 dan tahun 2020 76,98. Untuk target tahun 2021 angkanya tembus 77,5.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sukoharjo tercatat, angka harapan hidup (AHH) sejak lahir meningkat signifikan. Tahun 2018 angkanya 77,54, sedang tahun 2018 mencapai 77,55 dan tahun 2020 angkanya 77,65. Begitu juga dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Sukoharjo. Dimana tahun 2018 angkanya 13,81, tahun 2019 menjadi 13,82 dan tahun 2020 angkanya 13,83.
Tidak hanya mencatatkan angka yang tinggi pada IPM, Kabupaten Sukoharjo di bawah kepemimpinan Etik Suryani, juga mencatatkan data penduduk miskin yang terukur. Pada tahun 2016, penduduk miskin tercatat 9.07 persen, tahun 2017 sebesar 8.75 persen, tahun 2018 sebesar 7.41 persen sedang pada tahun 2019 dan 2020 angkanya 7.14 dan 7.68 persen. Tahun 2021 ini, Pemkab menargetkan angka 7,2 persen.
Dengan Visi Mewujudkan Sukoharjo Yang Lebih Makmur, Kabupaten Sukoharjo berupaya fokus pada berbagai sektor. Salah satunya untuk pemulihan ekonomi rakyat, khususnya bagi UMKM, akibat dampak pandemi Covid-19. Dimana dalam paparan Anggaran Program Unggulan Bupati Sukoharjo tahun 2021, Pemkab Sukoharjo mengalokasikan anggaran senilai Rp 6.420.312.864.000.
Selain itu, isu-isu strategis pembangunan menjadi fokus utama di tengah pandemi Covid-19. Di antaranya, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, pemulihan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi, pembangunan infrastruktur daerah, tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah.

SUMBER : PROTOKOL KOMUNIKASI PIMPINAN