Pemerintah Kabupaten Sukoharjo turut berpartisipasi dalam tahap akhir Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 yang diadakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Acara tersebut dilaksanakan di Auditorium Ir. Widjatmoko Universitas Semarang pada Selasa, 5 Desember 2023.

Dalam uji publik ini, Bupati Sukoharjo Etik Suryani dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sukoharjo, yang juga bertindak sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), memaparkan tentang “Kolaborasi dan Inovasi Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Sukoharjo”. Beliau menjelaskan upaya yang dilakukan dan inovasi yang diterapkan untuk meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi publik di Kabupaten Sukoharjo.

Uji publik tersebut melibatkan beberapa tim penguji yang di antaranya adalah Indra Ashoka Mahendrayana, SE, CPM (Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah), Dr. Lintang Ratri Rahmiaji, S.Sos, M.Si (akademisi dari Universitas Diponegoro), dan Prof. Dr. Lita Tyesta Addy Listya Wardani, SH, M. Hum (akademisi dari Universitas Diponegoro). Mereka bertugas mengevaluasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Sukoharjo.

Partisipasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam uji publik ini menunjukkan komitmen mereka untuk memenuhi standar keterbukaan informasi publik yang ditetapkan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Diharapkan melalui kolaborasi dan inovasi yang dilakukan, Kabupaten Sukoharjo dapat menjadi contoh dalam memberikan pelayanan informasi yang mudah, murah, dan cepat kepada masyarakat.

Ada sekitar 90 badan publik yang berpartisipasi dalam uji publik ini, termasuk Pemerintah Kota/Kabupaten, badan vertikal, RSU pusat, RSUD Provinsi, RSUD Kabupaten/Kota, SKPD Provinsi, dan BUMD Provinsi Jawa Tengah.

Uji publik ini bertujuan untuk menilai sejauh mana badan publik di Jawa Tengah telah memenuhi komitmen terkait keterbukaan informasi, termasuk komitmen terhadap anggaran, sarana prasarana, dan inovasi dalam meningkatkan keterbukaan informasi.

Uji publik ini melibatkan panelis dari berbagai institusi, seperti perguruan tinggi, PWI Jawa Tengah, dan LPP RRI Semarang. Melalui uji publik ini, diharapkan dapat terlihat badan publik mana yang memiliki kinerja luar biasa dalam memberikan keterbukaan informasi.