PENGUMUMAN

SUKOHARJO– Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya SH, MH, MM masuk nominasi penerima Penghargaan Satyalancana Pembangunan Bidang Koperasi dan UKM Tahun 2019 dari Presiden Republik Indonesia. Tim Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) disertai sejumlah anggota melakukan kunjungan sinkronisasi dan verifikasi data calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan bagi Bupati Sukoharjo, bertempat di Lobby Kantor Bupati, Selasa (25/6).

Ketua Tim Verifikasi, Dr. Aida Kusuma, S.Pd.,M.Pd selaku Kabag verifikasi GTK Setmilpres menyampaikan bahwa kehadiran di Kabupaten Sukoharjo ingin bertatap muka langsung dengan Bupati serta untuk meninjau langsung serta mengetahui program-program yang telah dilakukan calon penerima penghargaan.

"Kita ingin mengetahui dan meninjau secara langsung dari masing-masing calon, terkait koperasi untuk kemudian kami akan mengumpulkan data data yang kongkrit di lapangan untuk selanjutnya akan kami bahas dan akan diserahkan Presiden. Proses masih cukup panjang, kami hadir untuk mencocokan data administrasi dan kenyataan di lapangan agar Pak Presiden nantinya memastikan penerima penghargaan adalah orang yang tepat,” ungkapnya.

Sementara Bupati Sukoharjo  H. Wardoyo Wijaya SH, MH, MM menyambut baik kehadiran tim verifikasi serta sangat mengapresiasi kedatangan tim verifikasi sebagai Tim Kehormatan Satya Lencana Pembangunan.

Pada kesempatan tersebut,  Bupati H. Wardoyo memaparkan program yang memacu pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di hadapan Tim verifikasi penilai Satya Lencana Pembangunan bidang Koperasi dan UKM tingkat Nasional di Ruang Lobby Kantor  Bupati. Sejumlah program dilakukan Bupati untuk mengembangkan ekonomi mikro melalui koperasi, UMKM dan Program Keluarga Harapan (PKH).

"Kita membatasi koperasi tidak berijin (bodong), itu yang kami utamakan. Melalui anggaran belanja langsung untuk Dinas Perdagangan, Koperasi UKM tahun 2018 sebesar Rp 19,071 miliar serta sebanyak Rp 1,012 miliar diambil dari APBD Sukoharjo digunakan untuk mengembangkan ekonomi mikro melalui koperasi, UMKM dan Program Keluarga Harapan (PKH). Khusus koperasi dari 378 unit koperasi, ada 73 unit (19,7%) tidak RAT dan tapi lebih banyak yang RAT yakni 305 buah (80,7%)," jelasnya.

Ditambahkan Bupati, adanya sejumlah bangunan yang menjadi komoditi ekonomi mikro di Sukoharjo seperti Gedung Pusat Promosi dan Potensi Daerah (GPPPD) Sukoharjo, Pasar Jamu Nguter, dan Pasar Ir. Soekarno serta renovasi pasar.

"GPPPD merupakan bangunan satu-satunya di Jawa Tengah untuk UMKM, dan Pasar Jamu Nguter merupakan pasar jamu terbesar se-Indonesia," imbuhnya.

Demikian informasi yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sukoharjo Drs. Joko Nurhadiyanto EN, M.Hum. (Tj)